Insentif Guru Honorer Tangerang Harus Dibayar Pekan Depan

    91
    Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar (Istimewa/lensatangerang.com)

    INDONESIANEWS – Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar memerintahkan jajarannya agar insentif guru honorer di daerahnya cair pekan depan. Insentif sekitar lima ribu guru honorer SD, SLTP, dan SLTA di 29 kecamatan belum dibayar lima bukan terakhir.

    “Ini perintah Bupati Ahmed Zaki Iskandar. Hal para guru honorer harus segera diberikan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Tangerang Iskandar Mirsyad di Tangerang, Banten, Jumat, 12 Mei 2017.

    Perintah pembayaran segera insentif para pendidik non-ASN (Aparat Sipil Negara) dikeluarkan Bupati Tangerang setelah rapat koordinasi dengan instansi terkait menyangkut kendala pencairan dana dimaksud.

    Perintah tersebut merupakan respons pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Tangerang yang menyampaikan belum dibayarnya hak para guru selama lima bulan terakhir. Alasannya, belum ada peraturan hukum yang mengatur pencarian insentif guru honorer.

    Padahal, Pemkab Tangerang sudah menganggarkan Rp60 miliar APBD 2017. Aparat terkait belum melakukan pencairan sebab khawatir menyalahi aturan.

    Payung hukum pencairan dana tersebut telah diajukan tim rancangan legalitas, yang terdiri atas inspektorat daerah, bagian hukum, dan BKP-SDM Pemkab Tangerang.

    Sedangkan pengajuan rancangan legalitas tersebut kepada Sekretaris Daerah Pemkab Tangerang Iskandar Mirsyad pada awal Maret 2017.

    Pembayaran insentif guru itu biasanya lancar diterima setiap bulan selama 2016, tapi memasuki Januari 2017 hingga Mei 2017 mengalami kendala.

    2018, Sistem Diubah

    Iskandar menambahkan mulai 2018, sistem percairan dana itu harus diubah agar keterlambatan pembayaran tak terjadi lagi.

    Sebenarnya, Sekda mempertanyakan, tidak ada masalah pencairan dana itu sebelumnya karena sudah tersedia dari APBD, tetapi mengapa pada 2017 tersendat.

    “Pencairan dana karena belum ada payung hukum dianggap tidak beralasan. Mengapa tahun lalu lancar dan tidak ada masalah,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tangerang Kosrudin mendesak pemerintah daerah supaya segera mencairkan insentif guru.

    Kosrudin mengatakan dasar hukumnya yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) No. 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS). (SUA)

    TULIS TANGGAPAN