Pemerintah Bakal Terapkan Bea Materai Rp 10 Ribu Mulai 1 Januari 2021

Total Views : 30
Zoom In Zoom Out Baca Nanti Print

INDONESIANEWS.ID: Revisi UU Bea Materai telah selesai dibahas dan siap dibawa ke sidang paripurna. Bea materai naik menjadi Rp 10.000, materai Rp 3.000 dan Rp 6.000 akan dihapus Pemerintah dan Komisi XI DPR akhirnya menyelesaikan pembicaraan tingkat satu revisi Undang-undang Bea Materai.

 Dengan demikian, rancangan RUU tersebut akan dibawa ke sidang paripurna. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, nantinya tarif bea materai akan berubah menjadi Rp 10 ribu. Sedangkan materai Rp 3 ribu dan Rp 6 ribu akan dihapuskan. Perubahan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2021. "Jadi tidak berlaku secara langsung pada saat diundangkan," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Kamis (3/9).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa alasan perubahan UU Bea Materai karena belum pernah adanya revisi. Padahal, seharusnya ada penyetaraan perpajakan atas dokumen. UU Bea Materai yang baru Menkeu juga berharap dokumen dalam bentuk digital juga bisa dikenakan pajak.

Tujuan lain revisi UU Bea Materai yakni pengoptimalan tarif sejak 34 tahun lalu. Namun, Sri Mulyani mengatakan bahwa akan tetap memberi kemudahan kepada UMKM. Salah satu kemudahan tersebut yakni pembebasan materai pada dokumen dengan nilai di bawah atau sama dengan Rp 5 juta. "Ini adalah salah satu bentuk pemihakan yang tadinya di atas Rp 1 juta harus memakai materai," ujarnya. Selain itu, tujuan revisi UU Bea Materai adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi dokumen elektronik. Dengan begitu, akan ada ketegasan dalam memakai materai elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi. RUU Bea Materai turut mengatur pembebasan bea materai terhadap penanganan bencana alam serta kegiatan bersifat keagaaman dan sosial. Tujuannnya, untuk mendorong program pemerintah dalam melakukan perjanjian internasional. Dilansir katadata.

Tak hanya itu, penyempurnaan sanksi administratif dan ketidakpatuhan pemenuhan pembayaran bea materai juga diatur dalam RUU ini. Sanksi pidana pun tak luput disempurnakan dalam rangka meminimalkan sekaligus mencegah tindak pidana di bidang perpajakan. “Juga dilakukan penyempurnaan termasuk pengedaran, penjualan, pemakaian materai palsu dan bekas pakai,” kata dia. Reporter: Agatha Olivia Victoria Editor: Happy Fajrian #Sri Mulyani #Undang Undang #Penerimaan Negara #Berita Hari Ini Video Pilihan Artikel Terkait OMZET PENJUALAN RETAIL DI MASA PANDEMI COVID-19 Transaksi Retail Naik 9% Ditopang Bantuan Tunai dan Subsidi Pemerintah NILAI TUKAR RUPIAH MELEMAH Belum Ada Sentimen Baru, Rupiah Melemah ke Level Rp 14.777/US$ Faisal Basri Faisal Basri Soroti Penerimaan Negara Jebol Sebab Pajak Tambang Kendor STABILITAS SISTEM KEUANGAN TERKENDALI Faisal Basri Anggap Keliru Revisi UU BI karena Fiskal yang Bermasalah Topik Terpopuler Krisis Virus Corona IHSG Saham Karhutla Biodiesel UCO Perhutanan Sosial Artikel Terpopuler Kemenkeu Cairkan Bantuan Presiden Lanjutan untuk 800 ribu Usaha Mikro Meski Harga Emas Perhiasan Naik hingga 31%, Ekonomi RI Kembali Deflasi Pemerintah Sudah Cairkan Bantuan Tunai untuk Pekerja Rp 3 Triliun Target Cukai Rokok Tahun Depan Naik untuk Tambal Defisit APBN Ekonomi Mulai Pulih, Menko Airlangga Yakin Pertumbuhan 2020 bisa 0,25% .