Gaduh Ucapan Puan Soal Sumbar Bisa Picu Konflik Horizontal di Pilkada

Total Views : 39
Zoom In Zoom Out Baca Nanti Print

INDONESIANEWS.ID: Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani terkait situasi politik di Sumatera Barat (Sumbar) memicu kontroversi.

 Pengamat politik pun menilainya bisa mencipatakan konflik horizontal di Pilkada 2020. Rabu (2/9) lalu, Puan mengumumkan PDIP mengusung pasangan Mulyadi dan Ali Mukhni di Pilgub Sumbar 2020. Partai berlogo banteng ini pun berkoalisi dengan Demokrat. Saat itulah ia mengucap kalimat yang menginggung kondisi politik di Sumbar.
 “Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Negara Pancasila,” kata Ketua DPR RI tersebut.


Pernyataan Puan menuai protes dari Juru Bicara PKS, Handi Riza. Ia menuntut Puan mencabut pernyataanya dan meminta maaf lantaran telah menyinggung warga Sumbar.

“Jangan pernah ragukan nasionalisme masyarakat Sumbar yang telah berjuang melahirkan Pancasila dan berkorban bagi keutuhan NKRI,” kata Handi dalam keterangan resminya yang dikutip Katadata.co.id, Jumat (4/9). Tak berhenti di situ, Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM) melaporkan Puan ke Bareskrim Polri. Puan diduga melanggar sejumlah pasal, salah satunya UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Laporan disertai bukti seperti flashdisk berisi rekaman suara putri Megawati Soekarnoputri tersebut dan tangkapan layar media daring. “Kita sudah me-review pasal-pasal yang akan kita laporkan, di antaranya 310, 311, 27 ayat 3 UU ITE dan Pasal 14,15 KUHP Nomor 1 Tahun 1946,” kata Ketua PPMM David, Jumat (4/9) melansir CNNIndonesia.

Kegaduhan dari konflik horizontal tersebut, menurut Usep, pun dapat menghambat calon menyosialisasikan ide dan gagasannya kepada pemilih. Di sisi lain, pemilih pun tak bisa mengkritisi kandidat. Padahal keduanya sangat dibutuhkan agar pilihan menjadi rasional. “Pastinya konflik bisa rugi jiwa dan materi,” kata Usep. Sumbar sebenarnya tergolong daerah aman saat menyelenggarakan Pilkada. Data Bawaslu terkait penyelenggaraan pemilu 2018, provinsi ini tak masuk sebagai daerah rawan seperti halnya Papua, Maluku, dan Sumatera Utara. []