Kronologi Deklarasi Desa Bersatu Dihadiri Gibran hingga Ditetapkan Langgar UU

INDONESIANEWS.ID: Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI Jakarta menyimpulkan para kepala desa dan perangkat desa yang hadir dalam kegiatan Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Acara tersebut dihadiri calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DKI, Reki Putera Jaya, menyebut para kepala desa yang menghadiri Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju melanggar Pasal 29B dan 51B UU 6/2014.

“Pada pokoknya menyatakan soal larangan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu,” kata Putera dalam konferensi pers di Redtop Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 Desember 2023.

Acara ini terselenggara di Indoor Multifunction Stadium Indonesia Arena, Kompleks GBK, Jakarta, pada 19 November 2023. Ribuan kader dari delapan organisasi yang tergabung dalam Desa Bersatu di seluruh Indonesia menghadiri acara silaturahmi nasional tersebut. Dilansir tempo.co

Dugaan pelanggaran pemilu
Bawaslu DKI lantas memproses penelusuran soal dugaan pelanggaran pemilu karena mendukung capres-cawapres tertentu. Setidaknya ada delapan orang yang dipanggil dan dimintai klarifikasi oleh Bawaslu DKI.

Mereka adalah Ketua Panitia Pelaksana, Sunan Bukhari; Ketuas ABPEDNAS, Indra Utama; Ketua Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Widhi Hartono; Ketua Asosiasi Kepala Desa Indonesia, Irawadi; dan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Arifin Abdul Mujid.

Selain itu, Penanggungjawab Unit Indonesia Arena Iis Haerudin, EO Pelaksana Indra Maulana, dan Kasubdit Bina Pemerintah Desa Zikri juga telah diperiksa. (Redaksi)

Redaksi
Author: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed