INDONESIANEWS.ID – Anak buah Menteri BUMN Erick Thohir, Staf Khusus III Kementerian BUMN Arya Sinulingga, buka suara terkait alasan ditunjuknya Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero), lalu Andi Arief sebagai Komisaris Independen PT PLN, hingga Fauzi Baadilla menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia.
Menurut Arya, orang-orang yang ditunjuk tersebut tidak bermasalah. Melainkan sudah berdasarkan pertimbangan dengan melihat latarbelakangnya masing-masing. Misalnya, untuk Burhanuddin Abdullah pengalamannya sudah banyak di Pemerintahan.
Di antaranya, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di bawah kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) ini juga pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) sejak 2003 dan Gubernur untuk International Monetary Fund (IMF), Washington DC di Indonesia.
Burhanuddin Abdullah yang baru ditunjuk menjadi Komisaris Utama PLN ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) pada 2003-2006, dan kemudian kembali terpilih pada 2006-2008.
Kemudian, Burhanuddin juga pernah menduduki beberapa jabatan di dalam dan luar negeri selama berkarier di Bank Indonesia. Selain itu, Burhanuddin Abdullah juga sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
“Burhanuddin Abdullah. Kok diragukan ilmunya. Ntar dulu kok diragukan ilmunya. Cari orang yang negatif untuk urusan ilmuan dari soal kemampuan Burhanuddin Abdullah untuk mengawasi PLN. Carikan. Yang bisa beradu ilmu dengan Burhanuddin Abdullah. Carikan sama saya. Kalau ada, kita adu,” kata Arya saat ditemui di Pos Bloc, Jakarta, Rabu (24/7/2024).
Pengalaman Jadi Komisaris
Sama halnya dengan Andi Arief. Kata Arya, Andi telah berpengalaman menjadi komisaris di PT Pos Indonesia pada tahun 2006. Andi juga pernah diangkat menjadi staf khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
“Kalau Andi Arief, beliau sudah pengalaman dari komisaris. Apa yang lagi dipertanyakan? Lho dia udah pengalaman. Udah jadi komisaris PT POS. Jadi kok ada masalah lagi? Gak ada masalah,” tegasnya.
Selanjutnya, alasan Erick Thohir menunjuk Fauzi Baadilla sebagai Komisaris PT Pos Indonesia karena dibutuhkan sosok yang paham dengan industri kreatif. Dia menuturkan, sosok Fauzi dinilai layak sebagai Komisaris.
“Kalian tahu enggak? Berapa banyak asetnya PT POS yang harus kita berdayakan dengan digabungkan dengan industri kreatif, dan kami butuh namanya Fauzi Baadila. Karena dia menuju ke sana. Kita menuju ke arah mengawinkan PT POS ini dengan industri kreatif,” pungkasnya.
Sejumlah Pendukung Prabowo Jadi Komisaris BUMN, Arya Sinulingga: Bukti Kesinambungan
Sebelumnya, sejumlah pendukung Presiden Terpilih Prabowo Subianto saat ini mulai masuk ke Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Ada yang ditempatkan di Kementerian hingga di jajaran petinggi BUMN.
Diantaranya, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero), lalu Andi Arief sebagai Komisaris Independen PT PLN.
Selanjutnya, Erick Thohir juga menunjuk Fauzi Baadilla menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia. Dimana, orang-orang tersebut merupakan bagian dari menunjuk Fauzi Baadilla menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus III Kementerian BUMN Arya Sinulingga, mengatakan hal itu membuktikan adanya kesinambungan transisi antara Pemerintahan Jokowi dengan Prabowo di masa mendatang.
“Baru kali ini berkesenambungan pemerintahnya, belum pernah terjadi kesenambungan yang selancar ini sepanjang Indonesia Merdeka,” kata Arya saat ditemui di Pos Bloc, Jakarta, Rabu (24/7/2024).
Lebih lanjut, Arya menegaskan masuknya sejumlah wajah baru di BUMN bukanlah praktik bagi-bagi jabatan pasca terpilihnya Prabowo Subianto. Melainkan, BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Artinya, BUMN mengikuti arahan dari Pemerintah. Sehingga wajar jika terjadi kesinambungan antara Pemerintahan lama dengan Pemerintahan baru mendatang untuk mengelola BUMN.
“Termasuk BUMN yang di dalamnya adalah, kepemilikannya adalah pemerintah. BUMN sahamnya. Maka wajar pemerintah ikut campur di urusan yang namanya BUMN,” pungkasnya.
