INDONESIANEWS.ID: Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung turut menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Gedung Moh Toha, Kabupaten Bandung, Selasa (26/8/2025).
Nampak hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H Firman B Sumantri MBA, H Thony Fathony S.Ag, para pimpinan komisi dan anggota DPRD. Turut hadir juga Bupati Bandung Dadang Supriatna, Sekda Cakra Amiyana, para Kepala OPD, camat hingga perwakilan kepala desa.
DPRD Kabupaten Bandung menilai, rapat koordinasi ini sebagai upaya pencegahan korupsi di daerah yang merupakan tindak lanjut dari agenda koordinasi dan supervisi KPK.
Fokus pembahasan diarahkan pada beberapa area strategis, meliputi perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2025-2026, pengelolaan barang milik daerah, pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta fungsi lahan yang menjadi bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas).
“Melalui forum ini, DPRD Kabupaten Bandung bersama pemerintah daerah, Forkopimda, dan instansi terkait lainnya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Firman B. Sumantri saat dihubungi, Senin (1/9/2025).
Harapannya, hasil dari rapat koordinasi ini dapat memperkuat sinergi antar lembaga sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, sehingga pembangunan daerah berjalan optimal dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan terus meningkat. (*/adv)
