INDONESIANEWS.ID: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar International Workshop “Electoral Efficiency and Sustainability” Non Aligned Movement Centre for South-South Technical Cooperation (NAM CSSTC) & International IDEA, di Bandung, Selasa (21/10/2025). Workshop ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.
Ketua KPU, Mochammad Afifuddin menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga nasional, tetap dan mandiri berkomitmen untuk mewujudkan pemilu yang efisien, transparan, dan berkelanjutan.
Selain itu, Afif memastikan KPU akan terus terlibat aktif dalam kerja sama di masa depan, antara badan-badan penyelenggara pemilu negara-negara Gerakan Non-Blok.
“Dengan berlandaskan pada inisiatif dan semangat kerja sama Selatan-Selatan. Mari kita jadikan forum ini sebagai landasan untuk kolaborasi yang lebih erat dan berkelanjutan,” kata Afif di hadapan peserta worshop, Selasa (21/10/2025).
Afif melanjutkan, tugas badan-badan penyelenggara pemilu ke depan sangat besar, namun harus diimbangi dengan upaya kolektif yang jauh lebih besar.
Pria asal Jawa Timur juga mengingatkan tentang “Semangat Bandung” yang pernah menjadi lokasi pelaksanaan KTT Asia-Afrika sebagai pemandu upaya kolektif di masa depan.
“Biarlah kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan menjadi kendaraan untuk kemajuan kita bersama. Dan biarlah komitmen kita terhadap pemilu yang bebas dan adil menjadi fondasi di mana kita membangun masa depan yang lebih demokratis, damai, dan sejahtera bagi rakyat kita dan dunia,” tambah Afif.
“Dengan ini, saya berharap konferensi ini membuahkan hasil yang bermanfaat, dan saya harap semua dapat menikmati diskusi, serta membawa pulang persahabatan dan solidaritas terhangat dari KPU untuk menyalakan semangat, dan memberikan kekuatan bagi Gerakan Non-Blok dan Kerja Sama Selatan-Selatan,” tutup Afif.
Pada kesempatan ini juga, Afif berbagi tips bagaimana KPU melakukan proses pengajuan anggaran untuk pemilu, memanfaatkan anggaran tersebut secara efisien dan efektif hingga dukungan legislatif dalam hal pengajuan anggaran pemilu, serta dengan LKPP untuk memastikan pengadaan logistik berjalan transparan dan bebas intervensi. (*)
