oleh

Omnibus Law Sektor Keuangan Masuk Prolegnas Prioritas Tahun Depan

-Ekonomi-3.014 views

INDONESIANEWS.ID: Rencana pemerintah mereformasi sistem keuangan mulai terang. DPR tengah membahas kemungkinan Omnibus law Sektor Keuangan masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2021. Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Hendrawan Supratikno, ada dua undang-undang terkait keuangan negara dan sistem keuangan yang akan masuk sebagai tambahan Prolegnas Prioritas 2021.

Rencana pemerintah mereformasi sistem keuangan mulai terang. DPR tengah membahas kemungkinan Omnibus law Sektor Keuangan masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2021. Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Hendrawan Supratikno, ada dua undang-undang terkait keuangan negara dan sistem keuangan yang akan masuk sebagai tambahan Prolegnas Prioritas 2021.

“Setelah disetujui di Paripurna, Bamus akan tentukan alokasi penugasan.” ujar Hendrawan kepada Katadata.co.id, Jumat (27/11). Kedua undang-undang tersebut akan ditangani oleh Komisi XI DPR. Namun untuk UU yang diinisiasi oleh DPR akan kembali membutuhkan harmonisasi di Badan Legislasi. Dilansir katadata.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebutkan Omnimbus Law Sektor Keuangan saat ini masih terus dibahas di Kementerian Keuangan dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Kendati demikian, ia mengaku belum mengetahui isi dari draf RUU tersebut. Omnimbus Law Sektor Keuangan, menurut dia, akan lebih komprehensif mengatur reformasi pada sektor tersebut. “Namun saya kurang tahu bagaimana pendapat presiden mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” kata Yustinus kepada Katadata.co.id. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyatakan sedang menyiapkan Perppu tentang reformasi sistem keuangan, untuk mengantisipasi dampak Covid-19 yang bisa saja merembet ke stabilitas sistem keuangan. Pemerintah tengah mengkaji aturan untuk mengetahui seberapa besar ketahanan sistem keuangan dalam menghadapi krisis Covid-19. Reformasi sistem keuangan dinilai ia, diperlukan untuk memperbaiki mekamisme kerja sama antara pemerintah, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Perbaikan tetap diperlukan meski koordinasi kebijakan oleh lembaga anggota KSSK sejauh ini dianggap berhasil menjaga permasalahan sektor keuangan tidak menimbulkan dampak terlalu besar. []

Redaksi
Author: Redaksi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

News Feed