oleh

Rapor Belanja Negara: Target Tak Tercapai hingga Catatan Merah Bansos

INDONESIANEWS.ID: Belanja negara menjadi tumpuan pemerintah untuk mendorong ekonomi keluar dari jurang resesi di pengujung tahun. Namun, penyerapannya yang diperkirakan kembali meleset dari target tak akan maksimal memberikan dorong bagi perekonomian. Kementerian Keuangan memproyeksi serapan belanja negara hingga akhir 2020 hanya akan mencapai Rp 2.639,8 triliun atau 96,4% dari pagu Rp 2.739,2 triliun. Namun berdasarkan data APBN Kita edisi Desember, realisasinya baru mencapai Rp 2.306,71 triliun atau 84,2% dari target hingga 30 November.

Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.558,7 triliun atau 78,9% dari target, sedangkan transfer ke daerah dan dana desa telah mencapai 97,92% dari target atau Rp 748 triliun. Pada belanja pemerintah pusat, belanja barang dan sosial menjadi dua pos anggaran dengan reallisasi terbesar, bahkan telah melewati pagu APBN perubahan. Belanja barang mencapai 121% dari pagu atau mencapai Rp 326,8 triliun dan belanja sosial mencapai 112,1% atau Rp 191,4 triliun.

Di sisi lain, beberapa pos belanja menunjukkan penyerapan anggaran yang masih rendah. Serapan belanja modal mencapai 80,4% dari target atau Rp 110,4 triliun, sedangkann belanja pegawai mencapai 86,4% dari target atau Rp 221,8 triliun. Sementara itu, belanja subsidi baru mencapai 78,1% dari target atau Rp 150 triliun. Adapun belanja lain-lain baru terealisasi 25,9% dari target atau Rp 116,5 triliun. Dilansir katadata.

Baca juga: Langgar HAM, Kapolri Diminta Cabut Larangan Akses & Unggah Konten FPI

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, belanja modal yang masih rendah dan terkontraksi dibandingkan tahun lalu disebabkan oleh keterbatasan dalam melakukan aktivitas akibat pandemi. Sedangkan belanja sosial didorong lebih besar untuk menjadi jaring pengaman bagi kelompok masyarakat menengah bawah. “Ada beberapa belanja yang digeser dari pos belanja modal. Namun, untuk program padat karya tetap dipertahankan karena ini untuk mendorong penyerapan tenaga kerja,” kata Suahasil pada pekan lalu. Belanja sosial tersebar di beberapa kementerian. Hal ini membuat beberapa belanja kementerian telah melampaui pagu. Belanja Kementerian Ketenagakerjaan bahkan mencapai 703,3% atau Rp 31,5 triliun. Kementerian Sosial mencapai 124,1% dari pagu atau Rp 129,6 triliun dan Kementerian Kesehatan sebesar 106,6% dari pagu atau Rp 83,7 triliun. Belanja sosial juga dialokasikan pada pagu anggaran Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, realisasi anggaran Kemendikbud baru mencapai 88,3% dari pagu atau Rp 62,4 triliun, sedangkan Kementerian Agama mencapai 90,7% pagu atau Rp 784 triliun. Meski realisasi belanja sosial paling tinggi, pos anggaran ini memiliki catatan merah karena kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari ditangkap tangan oleh KPK dan saat ini telah dicopot dari posisinya. Ia kemudian digantikan oleh Tri Rismaharini yang sebelumya menjabat sebagai Walikota Surabaya.[]

Redaksi
Author: Redaksi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed