oleh

LBH Makassar Bantah Ayah Pemerkosa Berinteraksi Baik dengan Korbannya, Dianggap Penyesatan Publik

INDONESIANEWS.ID: Muhammad Haedir, Direktur LBH Makassar membantah keterangan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Luwu Timur terkait ayah pelaku pemerkosaan 3 anak, dalam konferensi pers daring melalui aplikasi zoom. Selasa (12/10/2021).

Menurutnya, keterangan P2TP2A Luwu Timur telah menyimpulkan secara serampangan dengan menyebut ayah pelaku berinteraksi dengan harmonis bersama korban-korbannya.

“Kami juga membantah keterangan P2TP2A Luwu Timur di sejumlah media yang lagi-lagi menyimpulkan secara serampangan berdasarkan interaksi antara para anak korban dengan Terlapor selaku ayah kandung pada saat dipertemukan di P2TP2A Luwu Timur Oktober 2019 silam,” bantah Haedir.

“Ketiganya disebut dapat berinteraksi dengan baik dan harmonis dengan terlapor dan disebut ‘seakan-akan tidak pernah ada yang terjadi dan tidak ada tanda-tanda trauma pada ketiga anak tersebut kepada ayahnya’,” lanjutnya.

Haedir dan rekan-rekannya di LBM mengkhawatirkan kesimpulan dari P2TP2A dapat menyesatkan publik.

“Selain kedua dokumen ini berasal dari proses yang berpihak pada terlapor, kesimpulan di dalamnya juga berbahaya dan justru dapat menyesatkan publik,” tukas Haedir.

“Dimana menurut Psikolog di Makassar yang memeriksa para anak setelah kasus ini dihentikan, tidak ditunjukkannya trauma oleh anak bukan berarti kekerasan seksual terhadap anak tidak terjadi,” imbuhnya.

Ia berargumen, pelaku tidak akan melakukan perbuatannya dengan kekerasan, tapi dengan bujuk rayu dan tipu muslihat.

Baca Juga: Mabes Polri Minta Korban Pencabulan Anak Luwu Timur Lakukan Visum Untuk Penyelidikan

“Terlebih pada kasus kekerasan seksual yang dilakukan orang terdekat korban, yang umumnya tidak melakukan perbuatannya dengan cara-cara kekerasan, melainkan bujuk rayu, tipu muslihat, atau manipulasi,” jelasnya.

Direktur LBH Makassar juga mengutarakan, pendapat keliru petugas P2TP2A Luwu Timur ini juga menunjukkan lemahnya kapasitas petugas sehingga asesmen tersebut harus dikoreksi.

Di sisi lain, ia menerangkan dalam dokumen hasil asesmen P2TP2A Luwu Timur sendiri justru terdapat keterangan para anak korban yang menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang dialami.

Sama halnya dalam Visum et Psychiatricum (VeP) terhadap para anak korban, dalam rilis pers LBM Makassar, masing-masing menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh terlapor. Keterangan para anak korban dalam dua dokumen tersebut justru diabaikan oleh penyidik Polres Luwu Timur dan prosesnya selanjutnya resmi dihentikan pada 19 Desember 2019.*

Redaksi
Author: Redaksi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed