oleh

Rachmat Gobel Sebut Mendikbudristek Nadiem Tidak Paham Kebutuhan Negara

INDONESIANEWS.ID, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, mengkritik pernyataan Mendikbudristek Nadiem Makarim tentang keberadaan tim bayangan yang kemudian disebut sebagai vendor. Gobel menilai Nadiem tidak paham kebutuhan negara.

“Dengan berbagai langkah dan kebijakannya, yang kini ditambah dengan pengakuan tentang keberadaan tim bayangan ini, saya menilai sesungguhnya Mendikbudristek tak paham kebutuhan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia terhadap agenda dan tata kelola pendidikan di Indonesia,” kata Gobel dalam keterangan tertulis, Rabu (28/9/2022).

Lebih Sibuk Buat Jargon

Gobel menilai sebelum munculnya kontroversi keberadaan tim bayangan atau vendor berjumlah 400 orang tersebut, Nadiem juga lebih sibuk membuat jargon-jargon, seperti Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Nadiem juga dinilai sibuk bongkar-pasang sistem dan kurikulum baru. Selain itu, Nadiem fokus pada digitalisasi pendidikan.

“Digitalisasi itu memang harus, tapi itu bukan yang utama. Digitalisasi ini masih menghadapi kendala jaringan, kemampuan memiliki gadget dan juga keharusan skill up gurunya,” kata dia.

Politikus NasDem itu menyebut hal itu menyangkut 25 juta murid yang tersebar di lebih dari 200 ribu sekolah dan diampu 2,6 juta guru. Mereka tersebar di seluruh Indonesia dengan kondisi sangat beragam.

Gobel menyebut melalui bongkar-pasang sistem dan kurikulum membuat guru, murid, dan orang tua sibuk beradaptasi karena seringnya perubahan sistem dan kurikulum. Padahal, kata Gobel, pendidikan selain fokus pada program jangka panjang juga harus relevan dengan kebutuhan jangka menengah dan jangka pendek.

“Karena itu pendidikan harus melihat pada kebutuhan-kebutuhan tersebut. Hal itu harus dilihat pada program di berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan,” kata dia.

Lemahnya Nadiem Bangun Sistem Pembinaan SDM

Gobel menyebut hadirnya tim bayangan menunjukkan lemahnya Nadiem membangun sistem ke dalam pembinaan sumber daya manusia di tim internal, dan paling parah tak memahami tata kelola bernegara.

“Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa membangun tim dan tim itu bisa berkelanjutan. Nah ini malah membentuk tim di luar. Terus setelah dia tak jadi menteri, bagaimana dengan kelanjutan programnya? Ini kan aneh,” kata dia.

Gobel khawatir hadirnya bahasa vendor memberi kesan ini hanya soal proyek saja. Dia menyebut dana pendidikan sangat besar. Sesuai regulasi, harus 20 persen dari APBN, sehingga anggaran pendidikan sangat besar. Pada 2020 bernilai Rp508 triliun, 2021 senilai Rp550 triliun, 2022 mencapai Rp621 triliun, dan 2023 nakal lebih besar lagi.

“Bagaimana anggaran ini efektif bagi peningkatan kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan, kesejahteraan guru, serta ujungnya pada kualitas peserta didik. Menteri pendidikan harus bisa mempertanggungjawabkan ratusan triliun anggaran pendidikan ini,” tegas dia.*(Redaksi)

Redaksi
Author: Redaksi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed