INDONESIANEWS.ID: BANDUNG – Yayasan Natadaya memandang kata inklusif dari visi pasangan calon Wali Kota Bandung dan Wakil Wali Kota Bandung, Arfi Rafnialdi-Yena Iskandar Ma’soem mampu mengakomodasi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Yayasan beranggotakan sejumlah anggota DPRD Kota Bandung periode 2019-2024 yang purnabakti itu meyakini, seumpama pasangan Arfi-Yena tepilih, akan menjadi titik awal pembangunan Kota Bandung yang inklusif, termasuk bagi pedagang kaki lima (PKL).
Pembina Yayasan Natadaya, Folmer SM Silalahi menyampaikan terima kasih kepada Kang Arfi yang telah menerima dengan baik pihaknya bersama sejumlah kelompok PKL.
“Kami selaku anggota DPRD Kota Bandung purnabakti yang memiliki kepedulian untuk terus mengabdi sebagai wakil dari kelompok masyarakat. Kali ini, kami memperjuangkan eksistensi PKL di Kota Bandung,” ucap Folmer seusai silaturahmi dan mencari solusi ihwal penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Bandung, di Jalan Eyckman Nomor 9, Jumat (8/11/2024).
Pihaknya mengaku bangga, Kang Arfi-Teh Yena memiliki visi yang sama dengan Yayasan Natadaya maupun pelaku UMKM serta PKL di Kota Bandung. Visi itu, yakni eksistensi PKL mesti diperhatikan, dijamin kepastian usaha aspek hukumnya.
Keberadaan PKL, ucap Folmer, sudah diakui pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan presiden. Saat ini, nomenklatur tak lagi pembinaan, tapi bertranformasi menjadi penataan dan pemberdayaan PKL.
“Dengan demikian, pemerintah daerah mesti hadir semenjak pendataan. Pemerintah daerah berkewajiban memberi pendampingan kepada PKL untuk menjadi pelaku usaha yang mandiri,” ucap Folmer.
Sementara itu, sejauh pengamatan pihaknya, Pemkot Bandung sudah cukup lama abai atas kewajiban mengurusi warga. Hal itu termasuk PKL yang termasuk dalam kategori pelaku ekonomi mikro non-formal.
Merepons hal itu, Kang Arfi menyampaikan, kata inklusif dalam visinya bersama Teh Yena, berarti seluruh lini pembangunan di Kota Bandung mesti bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal itu, seluruh lapisan masyarakat termasuk warga yang mencari nafkah di Kota Bandung, tak terbatas administrasi kependudukan.
“Mau atau tidak, wali kota mengakui keberadaan mereka (warga dari daerah tetangga Kota Bandung) yang hadir dan kemudian mencari nafkah untuk keluarganya di Kota Bandung. Bahkan, wali kota pun mengurus mereka. Itu selaras dengan visi Arfi-Yena, manfaat pembangunan mesti inklusif, tak boleh ada kelompok masyarakat yang tertinggal,” ucap Kang Arfi.
Berkenaan akan hal itu, Kang Arfi mengaku sangat gembira berdiskusi dengan Yayasan Natadaya dan sejumlah kelompok PKL. Beberapa di antaranya, kelompok PKL Dalem Kaum, kawasan Gasibu, Merdeka. Tiap-tiap kelompok PKL itu turut membawa aspirasi dari sejawatnya di titik-titik lain.
“Alhamdulilah, sangat bersyukur berdiskusi dengan kelompok-kelompok PKL dengan pendampingan anggota DPRD Kota Bandung periode lalu, seperti Bang Folmer, Pak Tanu Wijaya, Pak Edi Haryadi, Bu Rini. Hal yang paling menyentuh, teman-teman PKL meluapkan keresahannya berkenaan dengan urusan paling mendasar. Keberadaannya sebagai pelaku ekonomi, maupun manusia diakui atau tidak?” tutur Kang Arfi.
