INDONESIANEWS.ID, Jakarta: Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan pihaknya bakal memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) setiap bulan untuk memastikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM tepat sasaran.
Kendati demikian, Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengatakan upaya Kemensos itu “secara rasional kebijakan” bisa dijadikan salah satu cara untuk memperbaiki pola pemberian dan penyaluran bansos, tapi dia “tidak yakin dengan implementasi di lapangan”.
“Karena di antara pendamping-pendamping itu juga banyak yang nakal-nakal. Data yang dia pegang misalnya ada 10, tapi kenyataannya yang nerima paling tujuh orang, yang tiga nggak ada, sesungguhnya fiktif,” ujar Trubus kepada BBC News Indonesia, Minggu (4/9/2022).
Peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, mengungkap saat pemerintah memberikan bansos di tengah pandemi Covid-19, distribusinya pun banyak yang tidak tepat sasaran.
“Sepanjang penanganan pandemi, banyak sekali warga yang sebenarnya terdampak, justru malah tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran itu semua bermula dari proses pendataan yang tidak partisipatif,” kata Agus.
Dalam sebuah kajian yang dikeluarkan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang juga bekerja sama dengan Transparency International Indonesia, pada akhir 2021 lalu, ada warga yang sudah lama meninggal, pindah domisili kependudukan, hingga sudah menjadi ASN masih tercatat sebagai menerima bansos.
Sebaliknya, banyak warga dengan tingkat kesejahteraan lebih membutuhkan bantuan justru luput dari penyaluran bansos.
Pada saat itu, Kemensos menyebut kesemrawutan data penerima bansos disebabkan penggunaan DTKS yang belum dimutakhirkan sejak 2017 dan pemerintah kabupaten/kota yang tidak disiplin dalam melakukan verifikasi dan validasi secara reguler.*(Redaksi)
