INDONESIANEWS.ID, Jakarta: Polri menegaskan eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo tidak bisa mengajukan peninjauan kembali (PK). Sidang banding menjadi keputusan final.
“Khusus untuk kasus Irjen FS (Ferdy Sambo), banding adalah keputusan final dan mengikat. Tidak berlaku PK. Jadi keputusan banding adalah keputusan final dan mengikat, tidak ada upaya hukum lagi,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Agustus 2022.
PK tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, Dedi tak membeberkan alasan Sambo tidak bisa mengajukan PK.
Ferdy Sambo menyatakan akan mengajukan banding atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Dedi mengatakan Sambo harus memberikan surat permohonan banding secara tertulis ke sekretariat KKEP dalam tiga hari kerja.
“Nanti secara tertutup akan memutuskan dan melaporkan ke Bapak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo), nanti akan disampaikan hasilnya (banding),” ungkap Dedi.
Sidang etik Sambo digelar selama 18 jam sejak Kamis, 25 Agustus 2022 hingga Jumat dini hari, 26 Agustus 2022. Majelis sidang memutuskan Sambo telah melakukan perbuatan tercela, memberikan sanksi administratif berupa penahanan selama 21 hari, dan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).*(Redaksi)
