INDONESIANEWS.ID, Badung: Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan deklarasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 atau KTT G20 telah disahkan. Draf deklarasi yang diusulkan dalam Presidensi disepakati mayoritas anggota.
Jokowi mengatakan Presidensi G20 Indonesia menghargai fleksibilitas negara-negara anggota sehingga deklarasi dapat disepakati dan disahkan. Sebab sebelumnya, KTT G20 berlangsung saat kondisi geopolitik dunia memanas.
“Penghargaan ke seluruh working group dan engagement group atas working group, atas sumbangan dan presidensinya bagi G20 Indonesia,” kata Jokowi.
Dalam deklarasi tersebut, terdapat 52 poin kesepakatan. Ada pula daftar proyek kerja sama G20. Proyek kerja sama inilah, kata Jokowi, yang akan membantu membumikan G20.
Isi deklarasi KTT G20 itu di antaranya menyebutkan G20 menyuarakan keprihatinan yang mendalam atas risiko ketahanan pangan global yang ditimbulkan oleh meningkatnya ketegangan. Forum juga menekankan perlunya independensi bank sentral untuk memastikan mereka terus berupaya mengekang inflasi yang melonjak.
“Sebagian besar anggota mengutuk keras perang di Ukraina dan menekankan hal itu menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa dan memperburuk kerapuhan yang ada dalam ekonomi global,” berikut bunyi deklarasi.
Di sektor pangan, negara-negara anggota juga setuju untuk tidak melarang atau membatasi ekspor produk pangan dan pupuk. Kesepakatan ini sebagai tindak lanjut atas keprihatinan negara-negara G20 terhadap krisis pangan yang terjadi akibat gejolak geopolitik.
“Kami menegaskan kembali perlunya memperbarui pertanian global, aturan perdagangan, dan memfasilitasi perdagangan produk pertanian dan makanan. Serta, pentingnya tidak memberlakukan larangan atau pembatasan ekspor pangan dan pupuk dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO,” berikut dokumen deklarasi yang dikutip pada Rabu, 16 November 2022.
Selain itu, KTT G20 berkomitmen untuk memastikan pasokan pangan yang berkelanjutan, menjaga akses terhadap sumber makanan lokal, serta memastikan ketersediaan pupuk. Upaya ini dilakukan terutama untuk mendukung negara yang menghadapi kerentanan ekonomi.*(Redaksi)
